Jayapura, Senin, 20 April 2026 — Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) X Mayjen TNI (Mar) Sugianto, S.Sos., M.M., M.Tr.Opsla., yang diwakili oleh Wakil Komandan Kodaeral X Laksamana Pertama TNI Dadang Somantri, CRMP., membuka Taklimat Awal Komandan Kodaeral X dalam rangka Current Audit Inspektorat Kodaeral X Periode I Tahun Anggaran 2026 pada satuan unit kerja Mako Kodaeral X. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Rupat John Lie Mako Kodaeral X sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan organisasi.
Dalam amanat Komandan Kodaeral X yang dibacakan oleh Wadan Kodaeral X, disampaikan bahwa current audit merupakan bentuk pengawasan rutin dan preventif yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap pelaksanaan program kerja, penggunaan anggaran, serta kegiatan operasional yang sedang berjalan. Pengawasan ini bersifat real-time guna mendeteksi, mencegah, dan mengoreksi potensi permasalahan sejak dini, sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Selanjutnya, ditegaskan bahwa current audit memiliki empat tujuan strategis yang saling berkaitan, yakni menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan, mengevaluasi penerapan prinsip 2K3E (ketertiban, kepatuhan, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis), memperkuat tata kelola melalui transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai sistem peringatan dini (early warning system). Keempat tujuan tersebut diwujudkan melalui tiga jenis pengawasan utama, yaitu audit ketaatan (compliance audit), audit kinerja (performance audit), dan audit tata kelola (governance audit), yang secara terpadu mendukung optimalisasi kinerja satuan kerja.
Melalui pelaksanaan current audit ini, diharapkan seluruh satuan kerja di lingkungan Kodaeral X semakin meningkatkan disiplin administrasi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (good government). Dengan demikian, komitmen terhadap transparansi, integritas, dan pelayanan publik yang berkualitas dapat terus terjaga dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut secara optimal.
